|
Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.
Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.
Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.
Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.
Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:
Selengkapnya download disini MoU helsinki |
|
Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 15 Juli 2010 15:54 |
|
|
Peran Media dalam Menegakkan Perdamaian |
|
Ditulis oleh Ichlasul Amal (Ketua Dewan Pers)
|
|
Rabu, 07 May 2008 04:25 |
|
Disampaikan dalam Seminar Peace Procesess in Indonesia yang diselenggarakan Oleh Institut Perdamaian Indonesia (IPI) dan Interpeace, Jakarta 7 Mei 2008
Permintaan agar siapapun bersikap toleran sangat mudah dikotbahkan jika menyangkut konflik orang lain. Namun begitu banyak pertentangan dan konflik, antar- etnis, antar-kelompok, antar-ideologi, atau antar-agama di berbagai belahan dunia. Kita bertanya, mengapa mereka yang berkonflik tidak duduk bersama, bermusyawarah, untuk mencari jalan menyelesaikan masalah secara damai. Ajakan bersikap toleran itu mudah kita sampaikan sebagai nasehat untuk orang lain yang bertikai--ketika kita dalam posisi sebagai pengamat yang berada di luar pertikaian itu. Cerita bakal berbeda jika konflik itu menimpa kita. Sikap toleran dan menjaga jarak itu seketika bisa hilang, berganti dengan pendekatan yang lebih gampang: kami baik dan benar, mereka jahat dan salah..
|
|
Selengkapnya...
|
|
Meretas Jalan Damai: Media Televisi dan Civil Society |
|
Ditulis oleh Rosianna Silalahi
|
|
Rabu, 07 May 2008 04:22 |
|
Disampaikan dalam Seminar Peace Procesess in Indonesia yang diselenggarakan Oleh Institut Perdamaian Indonesia (IPI) dan Interpeace, Jakarta 7 Mei 2008
Dalam satu dekade terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20 sifat konflik bergeser, dari konflik antarnegara menuju ke konflik di dalam negara. Konflik yang paling kejam sepanjang awal dan pertengahan abad ke-20 adalah konflik antarnegara, tapi pada tahun 1990-an hampir semua konflik di dunia terjadi di dalam negara. Antara 1989 dan 1996 misalnya, 95 dari 101 konflik bersenjata yang diidentifikasi di seluruh dunia didorong oleh pencarian penentuan nasib sendiri atau pengakuan akan identitas komunal. Yang paling parah adalah konflik di Balkan, bekas daerah Yugoslavia tahun 1990-an, di mana negara tersebut pecah menjadi negara-negara kecil berbasis etnik atau suku bangsa.
Fred W. Riggs memberi label nasionalisme-etnik (ethno nationalism) terhadap upaya penentuan nasib sendiri atau perjuangan untuk memperoleh kedaulatan yang menggunakan identitas etnik sebagai dasar klaim. (1)
|
|
Selengkapnya...
|
|
|
|
|
|